SISTEM ZONASI DAN SEKOLAH INKLUSI LANGKAH NYATA MENUJU SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKEADILAN

Sistem zonasi sebagai sebuah langkah pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) sudah mulai diterapkan sejak 2017, dengan perbaikan di sana sini yang masih ada kelemahan. Juknisnya diatur dalam Permendikbud No. 51 tahun 2018.

Juknis ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, karena sekolah-sekolah negeri berada di bawah koordinasi pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan zonasi, menentukan sistem pendaftaran dan hal-hal lain.

MENDIKBUD

Pemerintah dalam rangka menjalankan apa yang diamanahkan di dalam UUD 1945 yaitu masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Hal ini termasuk adanya sekolah inklusi yang sudah dilaksanakan lebih dulu daripada sistem zonasi ini.

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa membedakan-bedakan anak yang berasal dari suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, letak geografis tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik atau mentalnya.

 

Sistem Zonasi Menjadikan Sekolah Yang Berkeadilan

Gagasan utama dari sistem zonasi ini adalah untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan non favorit yang selama berpuluh tahun telah menjadi delema moral pendidikan di Indonesia. Keberadaan sekolah favorit menciptakan sistem kompetisi yang tidak seimbang, karena siswa-siswa pintar akan terus mendapatkan ruang dan fasilitas yang terbaik untuk berkembang. Sementara siswa “bodoh” akan terdampar dan berkumpul bersama mereka yang kurang beruntung.

Insklusivitas sekolah favorit juga diperparah dengan praktek jual beli kursi saat pendaftaran. hal ini membuat sekolah favorit bukan hanya diperuntukkan untuk siswa pandai saja, tetapi juga untuk siswa yang kaya yang sanggup membayar harga tertentu. Dalam jangka panjang kalau hal ini terjadi terus menerus maka akan menciptakan kesenjangan kelas sosial yang sangat tidak adil.

Orang kaya semakin kaya karena mendapatkan pendidikan terbaik, sedangkan orang miskin terus miskin dan bodoh karena tidak diberi ruang dan kesempatan yang baik untuk berkembang. Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ingin menghentikan semua ketidakadilan ini. Sekolah, terutama sekolah yang berstatus negri, harus berkeadilan untuk semua pihak. Semua warga negara harus bisa sekolah dan mendapatkan akses serta fasilitas pendidikan terbaik.

Melalui sistem zonasi, setiap sekolah wajib menerima peserta didik baru berdasarkan jarak tempat tinggalnya dengan sekolah. Gagasan ini tidak sekedar menghentikan eksklusivitas sekolah-sekolah tertentu yang dianggap favorit, yang selama ini tidak bisa diakses “warga sekitar” sekolah tersebut karena berbagai keterbatasan (keterbasan nilai, keterbatasan biaya). Tetapi juga berusaha menyelesaikan problem sosial yang lain.

Dengan penyebaransiswa sekolah ke dekat rumah mereka masing-masing bisa mengurai mobilisasi orang di jam sekolah, menurunkan tingkat kemacetan, membantu orang tua menghemat ongkos, menghindari tawuran, menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik untuk anak-anak.

dalam sistm zonasi juga masih mengakomodasi untuk siswa berprestasi, yaitu 15 % dari kuota, setelah ada revisi dari aturan yang sebelumnya hanya 5 % kuota untuk siswa berprestasi. Sesuai peraturan, bahkan sistem ini juga memberi ruang untuk siswa pindahan yang mengikuti orang tuanya yang pindah tugas atau pindah kerja ke daerah tersebut.

Sekolah Inklusi Menciptakan Sistem Pendidikan Yang Menghargai Keberagaman

Sekolah inklusi merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultur yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun mental. Ini semua bisa membentuk karakter peserta didik.

Sekolah Inklusi

Sesuai yang diamanahkan dalam UUD 1945(amandemen) ayat 1 pasal 31 bahwa : “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam agenda global dari PBB yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) mendorong negara-negara anggota PBB termasuk Negara Indonesia guna melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan (dalam berbagai bidang) termasuk kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Kebijakan sistem zonasi dan sekolah inklusi yang dilaksanakan di negara kita sesuai dengan agenda global dari PBB. Kelemahan dari sistem ini pasti masih ada, dan hal ini harus diperbaiki ke depannya sehingga sistem ini semakin sempurna sehingga tujuan tercapai dan memuaskan berbagai pihak.

 

 

 

Facebook Comments
__Posted on
July 1, 2019
__Categories
Pendidikan
Avatar

Author: Wartini, S.Pd. Bio

Guru Go Blog, hobi menulis buku. Suka tantangan, penyuka kopi hitam. Seorang ibu dari 2 anak. Melalui blog ini berbagi inspirasi untuk kalangan guru dan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *